MAKI berencana menggugat keputusan Presiden yang mencopot Firli Bahuri dari PTUN.

Asosiasi Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Presiden Joko Widodo tidak memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri karena malu, saya terpikir untuk melakukannya. Philip (PTDH) harusnya dikeluarkan. PTDH artinya Firli bisa kehilangan hak pensiunnya, kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat, 29 Desember 2023.
Boyamin meyakinkan, saat ini publik belum mengetahui latar belakang pemecatan Firli, namun disebut-sebut “dipecat”. Oleh karena itu, katanya, “melalui keputusan presiden sangatlah penting untuk menentukan bahwa pemberhentian orang tersebut tidak dapat dibenarkan.”

Saat ditanya apakah Firli Bahuri diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, Penasihat Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan kata-kata yang diucapkan Presiden hanyalah “pemberhentian”. Jika benar demikian, Boyamin mengatakan pihaknya akan menggugat presiden atas tidak sahnya keputusan presiden yang memberhentikan Firli Bahuri.

“Oh, saya minta batal. Dalam Petitum saya minta Firli Bahuri dicopot dari jabatan Ketua KPK dan pimpinan KPK. Saya minta Mensesneg mempublikasikan suratnya. Baiklah. “Kalau tidak, kirimkan ke PTUN,” ujarnya.
Menurut Boyamin, salah satu persetujuan pemecatan Firli adalah keputusan etik KPK yang menjatuhkan sanksi berat kepada Firli dan menuntut pengunduran dirinya. “Hukuman berat ini yang utama. Firli harusnya diberikan PTDH, sehingga dia tidak bisa menduduki jabatan apa pun atau masuk daftar hitam seumur hidupnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, PTDH dibuat agar Firli Bahuri dapat merugikan pimpinan KPK lainnya di kemudian hari. Menurut dia, jika para pejabat KPK tidak memenuhi janji pemberantasan korupsi, maka mereka akan dihukum berat, selain tindakan etik, mereka akan menghadapi tuntutan pidana. “Makanya kami mendesak Polda setempat untuk mengatasi permasalahan ini, karena permasalahan ini sudah selesai, kondisi KPU sekarang sudah sangat buruk.” “Kepercayaan masyarakat akan meningkat meski tidak bisa dikembalikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani surat pemberhentian Pirli Bahuri pada Kamis, 28 Desember 2023 malam. Asisten Khusus Presiden Ari Dwipayana menandatangani Keputusan Presiden Nomor 129 /P Tahun 2023 tentang pemberhentian Pirli Bahuri.

Pemberhentian tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan, antara lain surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023 dan Keputusan Direksi KPK No: 03/DEWAN PENGAWAS/ETICA/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 . Hal ini kemudian dilaporkan dalam pasal 32 undang-undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja Korea Nomor 30 Tahun 2002 yang telah beberapa kali diubah, presiden memutuskan pemberhentian pimpinan Serikat Pekerja Korea.

Leave a Comment