Presiden Mengizinkan Penjaminan Sertifikat Tanah Jika Warga Mampu Membayar Angsurannya

Presiden Joko Widodo merekomendasikan pinjaman dengan jaminan di dalam negeri selama uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang menguntungkan dan mayarakat memiliki kesempatan untuk membayar tagihannya. “Kalau mau kirim sertifikat ini ke sekolah ya kirimkan ke sekolah. Boleh saja. Tapi saya minta kalkulasikan tujuan pengiriman ke sekolah tersebut,” kata Presiden Joko Widodo saat mengeluarkan sertifikat tanah tersebut. Warga di kawasan GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Presiden Joko Widodo meminta mereka memperhitungkan terlebih dahulu pendapatan dan kemampuan membayar kembali pinjaman serta bunganya sebelum memutuskan untuk menjaminkan sertifikat tanah yang dibagikan presiden kepada 4.000 warga Jawa Timur. “Tapi hitunglah berapa jumlah yang ingin dipinjam. Rp 10 juta, Rp 100 juta, Rp 200 juta. Hitunglah. Apakah bisa dicicil atau bulanan? Bolehkah membayar iuran dan bunganya? Jika Anda tidak dapat membayar pembayarannya, jadi Anda tidak boleh menajminkan sertifikatnya, bank akan menyita sertifikatnya. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, 4.000 sertifikat tersebut, termasuk 3.200 sertifikat tanah program PTSL yang didistribusikan dan 800 sertifikat tanah penerima sertifikat distribusi, merupakan hasil upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Tata Guna Lahan/Perencanaan Negara (ATR/BPN). Berikan pemilik bukti hak hukum. Oleh karena itu, Presiden mengaku kecewa jika pekerjaan pemerintah tidak dilakukan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi KPR dan kredit. “Gunakan ini sebagai ikrar, ikrar, tapi hitung juga semuanya. Semuanya penting, termasuk apa yang Anda jual, berapa banyak uang yang Anda dapatkan saat menjualnya, berapa hasilnya, dan mampu atau tidaknya Anda membayar biayanya. “Saya tidak suka sertifikat yang sudah saya persiapkan dengan susah payah, tapi sertifikat Anda akan dicabut oleh bank. Tidak, saya ingin sertifikat ini bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN mencatat progres pendaftaran tanah Indonesia, dengan 110 juta bidang tanah yang terdaftar hingga saat ini dari total target 126 juta bidang tanah, yang berhasil diamankan adalah 90,1 juta bidang tanah. . Saat ini di Jawa Timur, dari total 19,9 juta unit tanah, 16,5 juta sudah terdaftar, dan sisanya 3,4 juta belum terdaftar. Ada pula nilai ekonomi dalam proses pendaftaran tanah. Sejak diterapkan pada tahun 2017, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari sertifikasi tanah telah mencapai Rp6.066,7 triliun, dimana 96% di antaranya disalurkan kepada masyarakat lokal melalui KPR. Padahal, pada tahun 2022 saja, nilai tambah perekonomian Jawa Timur mencapai Rp 116,6 triliun, 95% di antaranya akan disalurkan kepada masyarakat melalui KPR.

Leave a Comment