Kegiatan hukum koperasi menjadi peraturan daerah

Payakumbuh – Akting. Wali Kota Payakumbuh bersama DPRD Kota Payakumbuh mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Rabu (20 Desember 2023).

Alhamdulillah DPRD menyetujui penerapan koperasi sebagai peraturan daerah dalam Ranperda, kata Tegu. Wali Kota Payakumbuh Jasman.
Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda, para asisten, tenaga ahli, Direktur OPD dan tamu undangan lainnya juga turut serta dalam penetapan dan penandatanganan protokol tersebut.

Jasman mengatakan, pemberian peraturan daerah ini nantinya akan menjadi landasan pemerintah provinsi untuk membina, memberdayakan, dan mengayomi penyelenggaraan koperasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, adanya peraturan yang mengatur kegiatan koperasi dalam bentuk peraturan daerah dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkoperasian untuk mencapai tujuan koperasi. “Kami ingin koperasi di Payakumbuh ini menjadi koperasi yang profesional sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat Payakumbuh,” ujarnya.

Ketika Peraturan Daerah ini disahkan menjadi Perda, dikatakannya, selain sebagai landasan hukum dan payung, juga bertujuan untuk melaksanakan visi dan misi Kota Payakumbuh.

“Mudah-mudahan dengan disahkannya Perda ini, kita dapat membangun perekonomian yang kuat, lebih baik, berdaya saing, dan berkeadilan berbasis perekonomian nasional dengan menciptakan gerakan ekonomi bersama,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan, proses penerapan Perda tentang Perkoperasian hingga ditetapkan menjadi Perda dimulai pada 2 Juli 2021 saat DPR mengeluarkan surat penjelasan. Inisiatif DPRD Peraturan Zonasi Kota Payakumbuhi.

“Setelah beberapa kali pembahasan, hari ini kami mengukuhkannya sebagai peraturan daerah untuk pelaksanaan Ranperda koperasi.”

Leave a Comment